𝐊𝐏𝐊 𝐌𝐞𝐧𝐠𝐚𝐤𝐮 𝐒𝐞𝐦𝐩𝐚𝐭 𝐊𝐞𝐬𝐮𝐥𝐢𝐭𝐚𝐧 𝐎𝐓𝐓 𝐁𝐮𝐩𝐚𝐭𝐢 𝐏𝐚𝐭𝐢 𝐒𝐮𝐝𝐞𝐰𝐨

𝐒𝐈𝐍𝐀𝐑 𝐊𝐀𝐏𝐔𝐀𝐒.𝐂𝐎𝐌, 𝐉𝐀𝐊𝐀𝐑𝐓𝐀 - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dinamika operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Pati, Sudewo. Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyebut proses OTT berlangsung berjam-jam dan tidak dilakukan secara serentak karena melibatkan banyak pihak.

“Dari Minggu malam (18/1) sampai Senin dini hari kami masih bekerja. Penangkapan tidak dilakukan bersamaan. Ada yang diamankan pukul 20.00 WIB, 23.00 WIB, bahkan ada yang baru bisa ditemui setelah lewat tengah malam,” ujar Asep dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (20/1/2026).

Asep menjelaskan, penyidik di lapangan sempat mengalami kesulitan mengidentifikasi peran masing-masing pihak yang diamankan. Hubungan antara para pihak baru terungkap setelah pemeriksaan intensif dan pendalaman keterangan selama berjam-jam.

“Di lapangan kami belum tahu ini siapa, perannya apa. Baru setelah pemeriksaan panjang, keterangan saling dikaitkan, kami tahu siapa yang merupakan orangnya bupati atau bagian dari tim delapan,” jelasnya.

Menurut Asep, pada tahap awal OTT, KPK juga belum mengetahui keterkaitan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Hubungan tersebut baru terungkap setelah penyidik menggali keterangan dari sejumlah kepala dinas dan pejabat terkait.

“Awalnya kami tidak tahu hubungan mereka. Baru setelah bertanya ke kepala dinas lain, terungkap siapa terkait dengan siapa,” tambah Asep.

Ia mengakui, proses penyusunan konstruksi perkara menjadi lebih kompleks karena adanya pihak-pihak yang tidak kooperatif. “Belum lagi ada yang tidak mengaku,” ujarnya.

KPK juga menemukan dugaan upaya saling mengabarkan antar pihak yang terjaring OTT. Hal tersebut diketahui dari temuan ponsel milik beberapa pihak yang telah disetel ulang (reset).

“Ada indikasi setelah satu pihak diamankan, sempat memberi tahu pihak lain. Bahkan ada HP yang sudah di-reset,” ungkap Asep.

Tantangan lain muncul saat proses membawa para pihak, termasuk Sudewo, ke Jakarta. Keberadaan pendukung dan konstituen di lapangan membuat KPK harus menyusun strategi pengamanan khusus.

“Dalam perjalanan ke Jakarta kami juga berhadapan dengan konstituen dan pendukung, sehingga perlu pengamanan tersendiri,” katanya.

Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan total delapan orang. Namun, setelah dilakukan gelar perkara, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka karena dinilai memiliki peran utama dan kecukupan alat bukti.

Empat tersangka tersebut adalah Sudewo selaku Bupati Pati periode 2025–2030; Abdul Suyono (YON), Kepala Desa Karangrowo, Kecamatan Jakenan; Sumarjiono (JION), Kepala Desa Arumanis, Kecamatan Jaken; serta Karjan (JAN), Kepala Desa Sukorukun, Kecamatan Jaken.

KPK turut menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp2,6 miliar dari para tersangka. Seluruh tersangka ditahan selama 20 hari pertama di Rumah Tahanan KPK Gedung Merah Putih, Jakarta.

Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf c KUH ( Red)