SEKADAU, SINAR KAPUAS.com - Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Bokak Sebumbun tahun anggaran 2026 tidak lagi sekadar ajang menyusun program rutin, tetapi berubah menjadi forum strategis menghadapi realitas baru: pemangkasan dana desa hingga 12 persen dari Pemerintah Pusat. Kondisi ini membuat Desa Bokak Sebumbun harus mengatur ulang prioritas dan mencari cara bertahan di tengah keterbatasan anggaran.
Kepala Desa Bokak Sebumbun, Klemen Karya Panama, mengungkapkan penyesuaian anggaran ini membuat desa tidak dapat memprioritaskan banyak usulan masyarakat. “Kami sudah diberi tahu melalui Bimtek bahwa dana desa terkoreksi sekitar 12 persen. Belum lagi ADD juga ikut berkurang. Dengan kondisi ini, kami hanya bisa menunggu dan bertahan,” ujarnya baru-baru ini.
Meskipun sebagian usulan warga dipastikan belum bisa direalisasikan, pemerintah desa tetap menargetkan satu fokus utama pada 2026, yaitu pengembangan Wisata Gunam sebagai aset desa. Klemen menilai, penguatan sektor wisata lokal dapat menjadi jalan keluar untuk menambah Pendapatan Asli Desa (PAD) di tengah penurunan transfer pusat.
“Wisata Gunam bisa menjadi kekuatan ekonomi baru desa. Ini langkah realistis untuk menambah PAD dan mengurangi ketergantungan pada dana pusat,” tambahnya.
Perwakilan Camat Sekadau Hilir, Ari Suhana, menegaskan Musrenbangdes tetap menjadi forum penting untuk menyelaraskan seluruh aspirasi masyarakat dengan kondisi anggaran. Ia meminta masyarakat memahami bahwa realisasi usulan sangat bergantung pada kemampuan keuangan desa dan regulasi yang berlaku.
“Musrenbangdes wajib dilaksanakan setiap tahun, karena seluruh usulan bapak ibu nanti diperiksa secara administratif oleh dinas terkait,” katanya.
Musrenbangdes turut dihadiri pendamping lembaga desa Dewi Hartejo, Babinsa V. Andri, Bhabinkamtibmas Sianturi, Ketua BPD Asoy, perangkat desa, tokoh adat, dan tokoh masyarakat lainnya. (ya)
