,

Buka Musrenbang Kabupaten, Begini Arahan Bupati Sekadau

By Admin
Maret 09, 2024, 06:55 WIB Last Updated 2024-03-08T23:55:56Z




SEKADAU, SK - Bupati Sekadau Aron, S.H membuka secara resmi kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musresbang) Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Jumat (08/03/2024) di Gedung PKK Sekadau.


Bupati Sekadau Aron SH dalam sambutannya mengatakan, sesuai tema Musrenbang kali ini kita terus berusaha mewujudkan kemajuan kabupaten Sekadau sesuai keinginan seluruh masyarakat, sehingga tema Pembangunan kita tahun 2025 adalah mewujudkan kemajuan,kesejahteraan, dan martabat masyarakat Kabupaten Sekadau.


Dengan skala prioritas pembangunan daerah tahun 2025 adalah untuk peningkatan kualitas, kuantitas dan sebaran sarana dan prasarana infrastruktur dasar serta pencapaian kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.


Selain itu pembangunan yang kita lakukan adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.


Dengan pembangunan ekonomi lanjut dia dengan peningkatan peluang usaha yang berkelanjutan. Capaian selanjutnya adalah dengan penyelengaraan pemerintahan yang baik, menjaga harmonisasi kehidupan sosial masyarakat melalui nilai dan norma agama,sosial dan budaya.


"Penyelenggaraan pemerintahan yang menjunjung tinggi harmonisasi melalui nilai-nilai Norma agama,. sosial dan budaya," kata Aron.


Lebih lanjut ia mengatakan, pada tahun anggaran 2025 proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD ) sekitar Rp. 1.071 triliun lebih. Sedangkan belanja daerah diproyeksi mencapai sama dengan pendapatan.


Kemudian ada lima item usulan Pemkab Sekadau ke Pemerintah Provinsi (Pemprov)Kalbar terdiri dari beberapa 1.Urusan Bidang Pendidikan, 2.Urusan Bidang Kesehatan dan ketiga urusan Bidang PUPR mencakup ruas jalan Sekadau - Rawak, ruas jalan Nanga Taman - Nanga Mahap, ruas jalan Balai Sebut- Balai Sepuak, Balaj Sepuak - Seburuk,  Jembatan Rangka Sungai Belitang-Balai Sepuak, dan Jembatan Gantung Belitang I dan Belitang II.


Sedangkan untuk penataan kita juga usulkan  penguatan tebing sungai di wilayah Keraton dan penataan halaman Keraton Kusuma Negara.


Kemudian yang ke empat adalah Urusan Bidang Perkim dan yang ke lima adalah urusan Bidang Pertanian.


Lebih lanjut Aron mengatakan, bahwa Musrenbang tahun 2025 memiliki makna yang sangat penting karena merupakan penjabaran tahun ke lima dari RPJMD kabupaten Sekadau periode 2021-2026.


Dikatakannya dia lagi, bahwa setelah melakukan kerja keras oleh berbagai pihak akhirnya kabupaten Sekadau berhasil menurunkan kasus Stunting dari semula sekitar 35 persen, kini selama setahun lebih kasus Stunting bisa kita turunkan menjadi 17.61 persen.


Sedangkan pencapaian Open Decepticon Free (ODF) sampai sekarang capaian hasil ODF kita sudah mencakup angka 53.90 persen.


"Dengan rumah tangga ber akses sanitasi mencapai 75,81 persen, sedangkan rumah tangga ber akses air minum mencapai 74,12 persen," terangnya.


Sebagai langkah untuk pengendalian inflansi.lanjut dia lagi, Pemerintah kabupaten Sekadau selalu melakukan monitoring melalui aplikasi Sidak terhadap agen dan distributor sebanyak satu minggu sekali, dan operasi pasar menjelang hari besar keagamaan.


Terkait penaggulangan kemiskinan ekstrim di kabupaten Sekadau pada data terbaru, kemiskinan ekstrim di kabupaten Sekadau sebesar 0,36 persen. Sedangkan untuk menjaga momentum laju pertumbuhan ekonomi yang sekarang mengalami peningkatan yakni mencapai 5.10 persen dari sebelumnya 4.31 persen. 


"IPM kabupaten Sekadau tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0.7 poin dari 66,13 persen menjadi 66,83 persen," katanya.


Terkait perkembangan desa mandiri di kabupaten Sekadau dari 94 desa. Sedangkan desa mandiri tahun 2023 sudah mencapai 50 desa, sesuai target tahun 2024 sebanyak 37 desa.


Untuk Capaian lainnya lanjut dia lagi, kabupaten sekadau telah banyak menerima penghargaan dari menteri keuangan RI atas WTP sebanyak 11 kali secara berturut, sedangkan Indek penyelengaraan Pelayanan publik sebesar 82.22 poin, Indek Inovasi daerah 2.67 poin.


"Realisasi MCP KPK berada pada posisi 91 persen pada tahun 2023 dan telah melampaui batas minimal target penilaian yakni  85 persen," ungkapnya 


'Kemudian hasil pengukuran indek pengelola keuangan daerah memperoleh nilai B," terangnya.


Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan dari Pemprov Kalimantan Barat beserta sejumlah kepala Dinas dari Pemprov Kalbar, Sekda Muhammad Isa, unsur Forkopimda, serta pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Sekadau, Camat se-kabupaten Sekadau, para Kades dan para undangan lainnya.(Ayi)

Iklan