𝟑𝟏 𝐊𝐚𝐬𝐮𝐬 𝐏𝐄𝐓𝐈 𝐓𝐞𝐫𝐛𝐨𝐧𝐠𝐤𝐚𝐫, 𝐊𝐚𝐩𝐨𝐥𝐝𝐚 𝐊𝐚𝐥𝐛𝐚𝐫: 𝐁𝐮𝐤𝐚𝐧 𝐔𝐫𝐮𝐬𝐚𝐧 𝐏𝐞𝐫𝐮𝐭, 𝐈𝐧𝐢 𝐊𝐞𝐬𝐞𝐫𝐚𝐤𝐚𝐡𝐚𝐧

Polda Kalbar Ungkap 31 Kasus PETI, Komitmen Tidak Ada Ruang untuk PETI.Foto : Istimewa

𝐒𝐈𝐍𝐀𝐑 𝐊𝐀𝐏𝐔𝐀𝐒.𝐂𝐎𝐌, 𝐏𝐎𝐍𝐓𝐈𝐀𝐍𝐀𝐊 - Kepolisian Daerah Kalimantan Barat menegaskan sikap tegas dan tanpa kompromi terhadap aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI). Sepanjang Juli hingga Desember 2025, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Kalbar berhasil mengungkap 31 kasus PETI dengan menetapkan 10 orang sebagai tersangka.

Komitmen tersebut ditegaskan langsung oleh Kapolda Kalimantan Barat, Irjen Pol Pipit Rismanto, dalam Konferensi Pers Akhir Tahun 2025 yang digelar di Mapolda Kalbar, Rabu (31/12/2025).

Dengan nada keras, Kapolda membantah anggapan bahwa aktivitas tambang emas ilegal dilakukan oleh masyarakat kecil demi sekadar memenuhi kebutuhan hidup. Menurutnya, penggunaan alat berat seperti ekskavator menjadi bukti kuat bahwa PETI justru dikendalikan oleh pemodal besar.

“Mengirim peralatan semua pakai ekskavator. Jadi saya tidak percaya dengan kata-kata orang. Orang yang melakukan penambangan dengan alat berat itu adalah orang kaya. Kalau orang kaya mengaku miskin, itu namanya serakah, tidak pernah puas,” tegas Irjen Pipit di hadapan awak media.

Ia menilai dalih “urusan perut” sebagai alasan yang tidak masuk akal jika di baliknya terdapat biaya besar untuk pengadaan alat berat dan operasional tambang ilegal. Kapolda bahkan membandingkan kondisi tersebut dengan petani kecil yang tetap bersyukur meski berpenghasilan terbatas.

Lebih jauh, Irjen Pipit menyoroti dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan PETI, khususnya penggunaan bahan kimia berbahaya seperti sianida dan merkuri yang mencemari sungai dan mengancam kesehatan masyarakat.

“Bayangkan masyarakat makan ikan yang mengandung sianida dan merkuri. Berapa anak-anak kita yang stunting? Stunting itu bukan hanya fisiknya, tapi juga otaknya. Inilah alasan saya perintahkan anggota untuk tegas melakukan penegakan hukum,” ujarnya.

Kerusakan tanah akibat pengerukan liar juga menjadi perhatian serius. Lapisan tanah subur (topsoil) yang terbalik membuat lahan tidak lagi produktif untuk pertanian seperti jagung dan kedelai. Kapolda bahkan mengingatkan potensi bencana lingkungan serius jika aktivitas tersebut terus dibiarkan.

“Kalau terus dikeruk seenaknya, Kalbar bisa mengalami tragedi seperti Lapindo. Alam ini titipan Tuhan untuk generasi mendatang,” katanya.

Ia menegaskan tidak gentar terhadap berbagai framing negatif yang diarahkan kepadanya selama penindakan PETI dilakukan demi kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

“Saya tidak peduli jika di-framing melindungi penjahat. Niat saya sudah saya sampaikan di hadapan Allah SWT. Kekayaan di perut bumi ini hanya memperkaya segelintir orang, sementara dampaknya ditanggung masyarakat luas,” pungkasnya.

Sementara itu, dalam konferensi pers terpisah pada 29 Desember 2025, Kabid Humas Polda Kalbar AKBP Prinanto mengungkapkan bahwa selama enam bulan terakhir, aparat kepolisian telah menangani sedikitnya 31 perkara PETI di berbagai kabupaten di Kalimantan Barat.(*)

Sumber.Liputan7.id